Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi

Implikasi Etis Dari Teknologi Informasi

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan

  • Memahami perbedaan dari moral, etika, dan hukum.
  • Mengenal undang-undang komputer yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan mengetahui bagaimana undang-undang komputer di suatu negara dapat memengaruhi penggunaan komputer di negara lainnya.
  • Mengetahui bagaimana perusahaan menciptakan budaya etika dengan membentuk pemahaman tentang etika, kemudian menetapkan program-program etika, dan terakhir menetapkan kode etik perusahaan.
  • Memahami mengapa masyarakat meminta agar komputer digunakan mengikuti etika-etika tertentu.
  • mengetahui empat hak-hak dasar yang dimiliki masyarakat yang berhubungan dengan penggunaan komputer.
  • Memahami bagaimana auditor internal perusahaan dapat memainkan peranan positif dalam mencapai sistem informasi yang memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam kode etik perusahaan.
  • Memahami kode-kode etik industri komputer, dan berbagai program pendidikan yang dapat membantu perusahaan dan pegawainya menggunakan komputer secara etis.
  • Mengetahui apa yang dapat dilakukan CIO untuk menjadi pusat kekuatan apabila perusahaan mempraktikan penggunaan etika komputer.

Pendahuluan

Perilaku kita dikendalikan oleh moral, etika dan hukum. Hukum komputer telah ditetapkan oleh banyak negara untuk menangani hal-hal seperti hak terhadap akses data, hak untuk memiliki kerahasiaan pribadi, menghadapi kejahatan komputer, dan hak paten perangkat lunak. Beberapa negara telah lebih dulu mengeluarkan undang-undang untuk mengatur hal ini, di mana undang- undang tersebut menjadi hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan dan lebih jauh lagi dapat memengaruhi pengguna komputer di negara lainnya.

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membangun budaya etika yang harus diikuti oleh para pekerjanya. Budaya ini dikembangkan dengan cara menanamkan pemahaman tentang etika dan pengadaan program-program etika oleh perusahaan.

Etika komputer sangat penting karena masyarakat mempunyai persepsi dan ketakutan tertentu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan komputer Fitur komputer yang paling menarik perhatian masyarakat adalah komputer dapat diprogram untuk melakukan berhagai macam tugas. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah komputer dapat mengubah kehidupan sehari-hari dan yang dikerjakainya tidak langsung terlihat nyata.

Masyarakat mempunyai empat hak dasar berkenaan dengan komputer, yaitu hak kerahasiaan pribadi, hak mendapat informasi yang akurat, hak kepemilikan, dan hak untuk mendapatkan akses.

Auditor internal perusahaan dapat berperan dalam penggunaan system informasi secara etis dengan melakukan tiga jenis auditoperasional, finansial, dan gabungan keduanyadan auditor internal juga harus terlibat dalam desain sistem kontrol internal. Sistem informasi keuangan termasuk subsistem audit internal memasukkan data-data hasil kerjanya sebagai input dalam database.

Ketika suatu perusahaan memutuskan untuk membuat kode etik sendiri dan melaksanakan kode etik tersebut di lingkungan perusahannya, banyak pihak yang dapat membantu perusahaan mewujudkan hal tersebut. Asosiasi profesional telah membuat definisi kode etik, dan berbagai kursus serta mata kuliah menyangkut kode etik perusahaan diberikan di perguruan tinggi, program- program profesional, dan institusi-institusi pendidikan pribadi.

CIO memainkan peran yang sangat penting dalam praktik etika komputer perusahaan. CIO dapat mengikuti program proaktif untuk memastikan bahwa sistem informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan para eksekutif dan manager untuk mendukung upaya-upaya penerapan etika perusahaan, dimana para eksekutif dan manager tidak hanya mengerti tentang sistem informasi yang menyediakan data keuangan, tetapi juga sistem informasi yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan perusahaan.

Elemen lingkungan, seperti pemegang dan pemilik saham, harus mengetahui bahwa perusahaan menggunakan sumber daya teknologi informasinya berdasarkan pada kode-kode etik yang berlaku, sehinga dana yang telah mereka keluarkan untuk pengembangan teknologi informasi benar-benar bermanfaat.

CAKUPAN PRESKRIPTIF VERSUS DESKRIFTIF

Sejak edisi pertama buku ini, pendekatan yang digunakan dalam membahas SIM adalah cakupan preskriptif (prescriptive coverage) atau pendekatan yang bersifat menunjukan sesuatu atau menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Contoh cakupan ini, misalnya menentukan bagaimana SIM harus dikembangkan dan diterapkan dalam aktivitas-aktivitas bisnis perusahaan.

Hingga saat ini cakupan preskriptif terbukti lebih baik dari cakupan deskriptif (description coverage) dalam menyajikan materi-materi kuliah di perguruan tinggi agar mahasiswa siap memasuki dunia bisnis. Cakupan deskriptif adalah pendekatan yang menerangkan bagaimana suatu hal telah dilakukan. Walaupun tidak sebaik cakupan preskriptif, tetapi cakupan deskriptif tetap kita gunakan karena dalam pendekatan ini terdapat contoh-contoh kasus yang nyata terjadi di dunia bisnis. Contohnya adalah deskripsi mengenai kegagalan salah satu proyek SIM. Deskripsi ini sekaligus memberi pelajaran agar tidak lagi menerapkan sistem yang serupa untuk menghindari terjadinya kegagalan yang sama.

Tujuan dari materi-materi yang disediakan dalam buku ini adalah memberikan petunjuk dan arahan yang dapat diikuti oleh para calon pebisnis dan profesional sistem informasi agar mendapat karier yang sukses. Pada gilirannya karier tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap dunia bisnis, profesi komputasi, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini dimana banyak eksekutif yang tidak melaksanakan tanggung jawab etika perusahaan, maka pendekatan preskriptif bukan pendekatan yang akurat dalam menyelesaikan permasalahan ini karena hal-hal yang dianjurkan dalam pendekatan ini tidak akan dilaksanakan. Namun, bagaimanapun juga penjelasan- penjelasan mengenai pentingnya etika penggunaan komputer harus tetap ditingkatkan. Para pebisnis umumnya, dan ahli teknologi informasi, khususnya, memiliki tanggung jawab tertentu dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya sesuai dengan batasan-batasan etika, moral, dan hukum yang berlaku. Mereka juga diharapkan dapat menyediakan pedoman-pedoman yang dapat menunjukkan bagaimana integritas harus dicapai.

MORAL,  ETIKA,  DAN  HUKUM

Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan dipengaruhi oleh banyak hal. Sebagai warga negara yang bermasyarakat, kita mengharapkan apa yang kita lakukan benar secara moral, beretika, dan mematuhi hukum yang berlaku.

Moral

Moral adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Moral juga merupakan institusi sosial yang memiliki sejarah dan aturan-aturan tertentu. Kita mulai mempelajari aturan-aturan moral sejak masa anak-anak, misalnya larangan orang tua “Jangan menarik rambut kakakmu”. atau nasihat agar kita selalu mengucapkan “terima kasih”. Selama kita tumbuh menjadi dewasa secara fisik dan mental, kita mempelajari aturan-aturan masyarakat yang berlaku. Aturan-aturan ini memengaruhi moral kita.

Walaupun masyarakat diberbagai belahan dunia memiliki aturan-aturan moral yang berbeda, tetapi terdapat satu aturan yang berlaku umum, yaitu “lakukanlah segala sesuatu yang secara moral benar.” Hal ini merupakan patokan dari perilaku kita dalam bermasyarakat.

Etika

Selain moral, perilaku kita juga diatur dan dipengaruhi oleh etika. Kata etika berasal dari akar kata Ethos dalam bahasa Yunani, yang berarti karakter atau sifat. Etika adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan suatu kepercayaan, standar, atau pemikiran dalam suatu individu kelompok, dan komunitas tertentu. Setiap perilaku individu akan dinilai oleh komunitasnya. Komunitas dapat berbentuk lingkungan tetangga, kota, provinsi, negara, atau lingkungan pekerjaan.

Berbeda dengan moral, etika di suatu komunitas bisa sangat berbeda dengan etika komunitas lainnya. Kita dapat melihat perbedaan ini dalam dunia komputer, misalnya dalam kasus pembajakan perangkat lunak. Perangkat lunak diperbanyak secara illegal kemudian digunakan atau dijual. Di beberapa negara pembajakan ini lebih umum dipraktikkan dibandingkan dengan negara lainnya. pada 1994 diperkirakan 35% dari perangkat lunak yang digunakan di AS telah dibajak, sementara di Jepang angka ini naik drastis menjadi 92% dan di Thailand mencapai 99%.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa pengguna komputer di Jepang dan Thailand kurang memiliki etika daripada pengguna komputer di Amerika Serikat. Namun di beberapa negara, kasus pembajakan sepertinya bukan hal yang terlalu penting untuk dipermasalahkan. Dalam berapa budaya, khususnya di negara-negara Asia, saling berbagi justru hal yang dianjurkan, seperti yang terlihat dalam peribahasa Cina “Mereka yang saling berbagi akan diberi pahala, mereka yang tidak berbagi akan dihukum”.

Hukum

Hukum adalah aturan formal yang dibuat oleh pihak yang berwenang, misalnya pemerintah, dimana aturan ini harus diterapkan dan ditaati oleh pihak subjek, yaitu masyarakat atau warga negara. Selama kurang lebih 10 tahun pertama penggunaan komputer dalam pemerintahan dan bisnis, tidak ada hukum yang dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan komputer tersebut. Ini terjadi karena komputer merupakan sebuah inovasi baru sehingga perlu waktu dan usaha untuk mengenali sistem legal yang diperlukannya.

Pada 1996 muncul kasus pertama kejahatan komputer. Kasus yang menjadi berita besar ini terjadi ketika programmer suatu bank mengubah program sehingga saat programmer tersebut menarik uang dari rekeningnya, komputer tidak dapat mengenali. Bahkan saat rekeningnya kosong, pelaku tetap dapat mengeluarkan cek. Kejadian ini terus berlangsung sampai suatu saat komputer mati dan transaksi dilakukan secara manual sehingga kejahatan ini terbongkar. Namun, laku tidak dapat didakwa telah melakukan kejahatan komputer karena tidak ada hukum yang berlaku. Pelaku hanya didakwa memalsukan entry data dalam catatan bank.

Undang-undang Komputer di Amerika

Undang-undang komputer yang dikeluarkan di Amerika Serikat difokuskan pada hak-hak penggunaan dan pembatasan terhadap akses data, khususnya data pada kartu kredit, data yang iliki oleh pemerintah, dan data yang bersifat pribadi, kejahatan komputer, dan baru-baru ini paten perangkat lunak.

Hak dan Batasan Terhadap Akses Data The Freedom of Information Act (Akta Kebebasan informasi) pada \ 1966 memberikan warga negara dan organisasi hak akses terhadap data yang dipegang oleh pemerintah federal, dengan beberapa pengecualian. Pada 1970 dikeluarkan lagi peraturan tambahan, yaitu Fair Credit Reporting Act (Akta Laporan Data Kredit) yang berhubungan dengan penanganan data kredit atau data yang berhubungan dengan rekening keuangan, dan pada 1978 dikeluarkan Right to Federal Privacy Act. Undang-undang ini pembatasi hak-hak pemerintah federal untuk melakukan pemeriksaan terhadap catatan dan laporan bank. Hukum lainnya yang ditujukan untuk membatasi hak-hak pemerintah federal dikeluarkan pada 1988, yaitu Computer Matching and Privacy Act. Hukum ini membatasi hak-hak pemerintah federal untuk menyelidiki file-file komputer yang akan digunakan untuk tentukan prasyarat program-program pemerintah atau mengidentifikasi pihak-pihak yang dicurigai bermasalah terutama dalam hal keuangan, misalnya para debitor bank.

kerahasiaan  Tidak lama setelah pelaksanaan undang-undang Freedom of Information Act, pemerintah federal menetapkan Electronic Communications Privacy Act (akta kerahasiaan komunikasi elektronik) yang dikeluarkan tahun 1968 menjadi undang-undang. Tetapi, undang-undang ini hanya meliputi komunikasi suara (komuniksi lewat telepon). Pada tahun 1986, undang-undang ini direvisi dengan memasukkan komunikasi digital, komunikasi data, komunikasi video, dan e-mail.

Kejahatan komputer        Pada tahun 1984 Kongres Amerika menambahkan poin-poin tertentu pada undang-undang komputer, yaitu mengizinkan penerapan undang-undang federal dalam menangani kasus-kasus kejahatan komputer. Undang-undang tersebut adalah:

  • Akta Pendidikan dan Keamanan Komputer Bisnis Kecil mendirikan Pusat Keamanan Komputer Bisnis Kecil dan Dewan Penasihat Pendidikan. Dewan ini bertugas memberikan arahan dan nasihat kepada kongres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan komputer terhadap bisnis-bisnis kecil, serta mengevaluasi efektivitas hukum federal dalam mencegah dan mengusut kejahatan komputer.
  • The Counterfeit Access Device and Komputer Fraud and Abuse Act (Akta Tentang Pemalsuan Perangkat dan Penipuan Melalui Komputer). Akta ini dapat mendakwa seseorang yang melakukan akses ilegal terhadap informasi mengenai pertahanan nasional sebagai pelaku tindak pidana berat. Akta ini juga menjatuhkan sangsi pidana ringan terhadap pengguna yang melakukan akses ilegal pada komputer yang dilindungi Akta Hak-hak Kerahasiaan Finansial (Right to Financial Privacy Act) dan Akta Laporan Keuangan (Fair Credit Reporting Act), serta terhadap pengguna yang menyalahgunakan informasi dari komputer yang dimiliki oleh pemerintah federal.

Hak Paten Perangkat Lunak

Pada bulan Juli 1998, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (Badan Pertimbangan Pemerintah Federal AS) mendesak agar pemerintah memberi hak paten pada proses-proses bisnis. Kasus ini dikenal sebagai State Street Decision. Yang menjadi isu utama adalah paket-paket perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dana tabungan bersama. Pada saat itu, perangkal lunak sulit dipatenkan dengan dua pertimbangan, yaitu: pertama, algoritma matematika padat perangkat lunak tidak bisa dipatenkan; dan yang kedua, metode-metode bisnis tidak bisa dipatenkan.

Menghadapi kenyataan adanya hambatan-hambatan dalam mempatenkan perangkat lunak, Kongres Amerika Serikat pada bulan April 2001 memperkenalkan satu jenis rekening yang memenuhi syarat untuk mendapatkan paten dan sesuai dengan untuk digunakan dengan teknologi komputer. Lebih lanjut, setelah delapan belas bulan semua hak paten yang berkaitan dengan bisnis akan diterbitkan, juga diberikan kesempatan bagi para pemilik produk baru untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan hak paten.

Dengan cara ini, pemerintah federal Amerika secara berangsur- angsur membangun suatu kerangka kerja legal untuk penggunaan komputer. Seperti halnya etika, hukum-hukum yang menyangkut penggunaan komputer di satu negara berbeda dengan yang berlaku di negara lainnya.

Undang-undang Hak Paten Perangkat Lunak di Uni-Eropa

Keputusan pemerintah Amerika telah mendorong maraknya aktivitas- aktivitas seputar hak paten perangkat lunak dan aktivitas-aktivitas ini ternyata berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaaa di Eropa. Sebagai respon terhadap hal ini, pada awal tahun 2002 Badan Kebijakan Uni-Eropa (mengajukan proposal yang menetapkan standar hak paten perangkat lunak. Standar yang ditetapkan Uni-Eropa lebih tinggi dibandingkan dengan standar hak paten yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat. Persyaratan untuk mendapatkan paten adalah perangkat lunak tersebut harus “memberikan kontribusi teknis yang baru dalam penggunaannya.”Jika disetujui oleh Parlemen Eropa dan Dewan Menteri, proposal ini akan menjadi hukum. Dengan berlakunya hukum ini, tidak diizinkan lagi adanya pembajakan perangkat lunak karena setiap perangkat lunak dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Undang-undang  Kerahasiaan Pribadi  di  Republik Rakyat Cina

Pemerintah dan warga negara RRC menyadari pentingnya kerahasiaan pribadi (personal privacy) dalam penggunaan teknologi informasi. Yang menjadi masalah, istilah “privacy” atau “rahasia” biasanya memiliki konotasi negatif yang dihubungkan dengan sesuatu yang disembunyikan. Para aktivis pendukung kerahasiaan pribadi mendesak pemerintah agar mengeluarkan peraturan untuk melindungi data pribadi, seperti tingkatan pendapatan, jabatan, Status perkawinan, ciri-ciri fisik, dan bahkan nomor telepon dan alamat.

Saat ini pemerintah RRC telah menerapkan undang-undang yang mengatur penggunaan komputer dan internet. Peraturan ini menetapkan bahwa penggunaan komputer tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan masyarakat, hukum yang berlaku dan kerahasiaan pribadi. Namun, belum sepenuhnya dari peraturan-peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Para aktivis di RRC biasanya melihat Eropa dan Amerika sebagai contoh dalam menentukan dan menerapkan undang-undang mengenai keamanan teknologi informasi.

MENEMPATKAN MORAL, ETIKA, DAN HUKUM DALAM PERSPEKTIFNYA

Penggunaan komputer dalam dunia bisnis dipandu oleh moral dan nilai-nilai etika yang harus dimiliki baik oleh para manajer, ahli informasi, maupun pengguna termasuk juga para penegak hukum. Hukum yang ditetapkan mudah untuk dipahami dan dilaksanakan karena ada dalam bentuk tertulis, berbeda dengan etika yang tidak didefinisikan secara pasti bahkan tidak seluruh anggota masyarakat menyetujuinya. Oleh karena itu, etika penggunaan teknologi informasi khususnya komputer menjadi hal yang mendapat perhatian serius.

Kebutuhan Akan Budaya Etika

Kondisi suatu perusahaan menggambarkan jatidiri dari pemimpinnya adalah-opini umum dalam dunia bisnis saat ini. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penny pada J.C.Penny yang dipimpinnya, Kolonel John Patterson pada National Cash Register atau Thomas J. Watson, Sr., pada IBM telah membentuk jatidiri dari organisasi yang dipimpinnya. Saat ini, CEO dari perusahaan- perusahaan, seperti Federal Express, Soutwest Airliness, dan Microsoft juga berpengaruh pada organisasi-organisasi tersebut sehingga publik cenderung untuk menilai perusahaan dengan menilai CEO-nya.

Kecenderungan ini membentuk suatu hubungan antara CEO dengan perusahaannya dan bentuk hubungan ini adalah dasar untuk membangun budaya etika perusahaan. Jika suatu perusahaan diharapkan menjadi perusahaan yang memiliki etika yang tinggi, maka semua tindakan, perilaku dan perkataan para manajer terutama manajer tingkat atas harus selalu berpegang pada etika yang berlaku. Para manajer tingkat atas inilah yang harus memimpin dan memberi contoh bagi seluruh anggota organisasi dalam menerapkan etika perusahaan. Perilaku ini yang disebut budaya etika (ethics culture).

Bagaimana Budaya Etika Diterapkan

Tugas para manajer tingkat atas adalah mengawasi apakah konsep-konsep etika dapat menjangkau seluruh anggota organisasi, mulai dari para manajer tingkat tingkat atas sampai keseluruh karyawan tingkat bawah. Para eksekutif perusahaan menggunakan tiga tahap untuk menerapkan konsep-konsep etika ini. Tahap pertama adalah membentuk paham perusahaan (corporate credo); tahap kedua adalah menjalankan program- progran etika; dan yang ketiga menetapkan kode-kode perusahaan.

PAHAM PERUSAHAAN Paham perusahaan adalah suatu pernyataan yang singkat, tapi jelas mengenai nilai-nilai yang akan ditegakkan perusahaan. Tujuan pembentukan paham perusahaan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik didalam maupun diluar perusahaan mengenai nilai-nilai etika yang dipegang perusahaan. perusahaan dari Security Pacific Corporation, sebuah bank yang berpusat di Los Angeles. Manajemen Security Pacific menyadari bahwa bisnis dibangun berdasarkan komitmen internal dan eksternal.

PROGRAM ETIKA Program etika adalah suatu usaha terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk memberikan arah bagi para karyawan bagaimana melaksanakan paham perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini biasanya diberikan pada beberapa sesi selama masa orientasi untuk para karyawan baru. Selama sesi ini subjek pembicaraan khusus difokuskan kepada masalah etika. contoh lain dari program etika adalah audit etika. Di dalam suatu audit etika, seorang auditor internal mengadakan pertemuan dengan seorang manajer dalam beberapa sesi pertemuan untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut menerapkan paham perusahaan. Dalam pertemuan itu auditor mungkin akan bertanya pada manajer penjualan apakah perusahaan pernah kehilangan pelangan karena tidak memberikan bonus kepada agen pembelian.

 

Gambar 10.1 manajemen tingkat atas menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah

MENETAPKAN KODE-KODE PERUSAHAAN Banyak perusahaan yang sudah merencanakan untuk buat kode etik bagi perusahaan mereka sendiri. Kadang-kadang kode etik tersebut merupakan adaptasi dari kode etik industri atau profesi tertentu. Dalam akhir bab ini kita akan belajar mengenai kode etik untuk profesi sistem informasi.

Menempatkan Paham, Program, dan Kode Etik dalam Perspektifnya

Paham perusahaan menyediakan kerangka kerja bagaimana program etika perusahaan akan laksanakan. Kode etik menggambarkan sikap-sikap tertentu yang harus diikuti oleh seluruh karyawan saat mereka berhubungan dan beraktivitas dengan sesama karyawan atau elemen-elemen lainnya dalam lingkungan perusahaan.

ALASAN PENERAPAN ETIKA KOMPUTER

James H. Moor mendefinisikan etika komputer sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial dari teknologi komputer, serta bagaimana formulasi dan kebijakan yang sesuai agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara etis.

Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, dan orang yang paling bertanggung jawab am mengimplementasikan program-program etika tersebut adalah CIO. CIO harus (1) waspada sadar bagaimana pengaruh komputer terhadap masyarakat; dan (2) menentukan kebijakan yang dapat memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara akurat.

Satu fakta yang sangat penting bahwa bukan hanya CIO yang bertanggung jawab dalam manangani masalah-masalah etika komputer. Para eksekutif perusahaan lainnya juga turut bertanggung jawab. Keterlibatan seluruh perusahaan merupakan keharusan mutlak agar implementasi etika komputer berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semua manajer bertanggung jawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka masing-masing. Lebih jauh lagi, setiap pegawai harus bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitasnya yang berhubungan dengan komputer.

Alasan Pentingnya Etika Komputer

James Moor menyatakan ada tiga alasan utama mengapa etika komputer sangat penting bagi masyarakat. Alasan-alasan tersebut adalah kelenturan logika (logical malleability), faktor transformasi, dan faktor tidak terlihat (invisibility factor).

KELENTURAN LOGIKA Yang dimaksud dengan kelenturan logika oleh Moor adalah kita mampu memprogram komputer untuk melakukan apa pun yang kita inginkan. Komputer bekerja akurat seperti yang diinstruksikan oleh programernya dan kemampuan ini dapat berubah menjadi hal yang menakutkan. Masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir terhadap teknologi komputer sebab bila komputer digunakan untuk aktivitas yang tidak etis, maka orang yang berada di belakang komputer itulah yang harus dipersalahkan.

Faktor Transformasi Alasan lain mengapa etika komputer menjadi demikian penting karena terbukti bahwa penggunaan komputer telah mengubah secara drastis cara-cara kita dalam melakukan sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan faktor transformasi. Kita dapat melihat dengan jelas transformasi yang terjadi dalam cara melakukan tugas-tugas perusahaan. Contohnya adalah surat elektronik (e-mail). E-mail tidak hanya menggantikan fungsi surat-surat biasa ataupun hubungan telepon, tetapi merupakan bentuk komunikasi yang sama sekali baru. Transformasi juga dapat dilihat pada cara manajer mengadakan pertemuan atau rapat. Dulu para manajer harus berkumpul secara fisik di satu lokasi, sekarang mereka dapat bertemu dalam bentuk konferensi video.

faktor tidak terlihat Alasan ketiga perlunya etika komputer karena umumnya masyarakat memandang komputer sebagai “kotak hitam” karena semua operasi internal komputer tidak dapat dilihat secara langsung. Tersembunyinya operasi internal komputer membuka peluang untuk membuat program-program secara tersembunyi, melakukan kalkulasi kompleks secara diam-diam, bahkan penyalahgunaan dan pengrusakan yang tidak terlihat.

  • Pemrograman tersembunyi adalah hal yang biasa bila kode-kode yang dimasukan programer ke dalam suatu program berhasil atau gagal menghasilkan processing sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Selama penulisan program, programer harus membuat serangkaian pertimbangan, seperti apakah program ini mencapai tujuannya atau tidak. Hal ini bukan merupakan suatu tindak kejahatan dari pihak programer, tetapi lebih merupakan kurangnya pemahaman. Salah satu contoh dampak dari penilaian pemrograman tersembunyi adalah insiden nuklir Three Mile Island. Operator reaktor tersebut telah dilatih menangani keadaan darurat menggunakan model matematika. Model tersebut dirancang untuk simulasi yang hanya menangani satu macam kerusakan. Namun yang terjadi adalah kerusakan ganda secara serentak. Ketidakmampuan komputer memberikan apa yang diperlukan penggunanya disebabkan oleh faktor pemrograman tersembunyi ini.
  • Kalkulasi kompleks yang tidak terlihat berbentuk program-program yang demikian rumit sehingga tidak dimengerti pengguna awam. Para manajer menggunakan pro­gram-program ini tanpa mengetahui sama sekali bagaimana program tersebut mengerjakan penghitungan-penghitungannya.
  • Penyalahgunaan yang tidak terlihat adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan dan tindakan ini melanggar batasan-batasan hukum dan etika. Semua tindakan kejahatan komputer termasuk ke dalam kategori ini, demikian juga tindakan tidak etis yang mengganggu hak-hak kerahasiaan pribadi dan tindakan memata-matai.

Karena hal-hal tersebut di atas, masyarakat menjadi sangat peduli dengan segala sesuatu yang menyangkut penggunaan komputer seperti bagaimana komputer dapat diprogram untuk melakukan apa saja, bagaimana komputer mengubah sebagian besar cara-cara kita melakukan sesuatu dan fakta bahwa yang dikerjakan oleh komputer pada dasarnya tidak terlihat. Masyarakat mengharapkan kegiatan bisnis diarahkan oleh etika komputer sehingga kekhawatiran terhadap masalah-masalah tersebut bisa diatasi.

Hak Masyarakat dan Komputer

Masyarakat tidak hanya mengharapkan pemerintah dan kalangan bisnis untuk menggunakan komputer dengan cara yang etis, tetapi juga mempunyai hak-hak tertentu yang terkait dengan komputer. Penggolongan hak asasi manusia dalam area komputer yang dipublikasikan secara luas adalah PAPA yang ditulis oleh Richard O. Mason.Mason menciptakan istilah PAPA untuk menunjukkan empat hak asasi masyarakat dalam hal informasi. Istilah PAPA adalah singkatan dari Privacy, Accuracy, Property dan Accessibility (Kerahasiaan, Keakuratan, Kepemilikan, dan Kemudahan Akses).

Hak untuk Kerahasiaan

Hakim Agung Louis Brandeis dihargai sebagai orang yang memperkenalkan “the right to be let alone(hak untuk berada seorang diri). Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh dua kekuatan. Pertama, kemampuan komputer yang semakin meningkat telah dimanfaatkan untuk kegiatan pengintaian atau memata-matai pihak-pihak tertentu. Yang kedua, meningkatnya nilai informasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah pusat memberikan perhatiannya terhadap masalah ini dalam Akta Tentang Kerahasiaan Pribadi pada 1974 (Privacy Act). Namun, akta ini hanya berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mason, pembuat keputusan memberikan nilai yang sangat tinggi terhadap informasi sehingga mereka sering melanggar batas kerahasiaan pihak lain untuk mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Contohnya, peneliti pemasaran telah melakukan penelitian terhadap sampah-sampah yang dibuang masyarakat untuk mengetahui produk apa yang mereka beli. Pejabat pemerintahan menempatkan monitor di kamar mandi umum untuk mengumpulkan data statistik yang akan digunakan dalam meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang diperlukan.

Contoh-contoh di atas adalah contoh pengintaian yang tidak menggunakan komputer. Masyarakat umumnya menyadari bahwa komputer dapat digunakan untuk tujuan ini, tetapi mungkin mereka tidak menyadari mudahnya mengakses data pribadi terutama melalui penggunaan internet. Jika Anda mengetahui bagaimana proses pencarian data yang diperlukan dan bersedia mengeluarkan biaya untuk hal tersebut, Anda dapat memperoleh berbagai jenis data pribadi seseorang berikut informasi keuangan yang dimilikinya.

Hak untuk Keakuratan

Komputer memiliki potensi untuk mencapai tingkat ketelitian yang-tidak dapat dicapai oleh sistem nonkomputer. Walaupun komputer memiliki potensi ini, tetapi tidak selalu tercapai. Ada beberapa sistem berbasis komputer menghasilkan lebih banyak kesalahan dibanding kesalahan yang dapat ditoleransi oleh sistem manual.

Hak untuk Kepemilikan

Di sini kita membahas tentang kepemilikan intelektual, yang pada umumnya ada dalam bentuk program komputer. Penjual perangkat lunak dapat melindungi hak-hak kepemilikan intelektual mereka dari pencurian kepemilikan intelektual dengan menggunakan hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Sampai 1980, perangkat lunak tidak dilindungi oleh hukum hak cipta maupun hukum hak paten. Sekarang, kedua hukum ini bisa digunakan untuk mendapatkan beberapa tingkat perlindungan. Hak paten menyediakan perlindungan terutama di negara-negara yang biasa memperbanyak suatu program komputer tetapi program yang diperbanyak tersebut tidak sama persis dengan versi aslinya

Penjual perangkat lunak kadang-kadang memanfaatkan celah-celah hukum menggunak persetujuan lisensi yang diterima para pelanggan ketika mereka membeli perangkat lunak Pelanggaran persetujuan dapat membawa pelanggan ke pengadilan.

Hak untuk Mendapatkan Akses

Sebelum database terkomputerisasi diperkenalkan, informasi yang tersedia untuk masyarakat umum ada dalam bentuk dokumen yang dicetak pada kertas atau gambar mikro yang dapat diperoleh di perpustakaan. Informasi terdiri dari berita, hasil-hasil penelitian ilmiah, data statistik pemerintah, dan sebagainya. Sekarang informasi-informasi ini banyak yang telah dikonversi database yang bersifat komersial sehingga sulit untuk diakses oleh masyarakat luas. untuk mengakses informasi ini, seseorang harus memiliki perangkat keras dan lunak komputer yang diperlukan dan membayar biaya akses. Dengan fakta bahwa komputer dapat mengakses data jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan teknologi lain, adalah hal yang ironis bila hak untuk akses terhadap database menjadi masalah etika di zaman serba terkomputerisasi.

AUDIT INFORMASI

Ketika kita membangun seperangkat aturan untuk diterapkan dalam etika penggunaan komputer, ada satu kelompok yang dapat bertindak sebagai kunci untuk bangunan tersebut. Mereka adalah auditor internal. Seluruh perusahaan baik kecil maupun besar bersandar pada auditor eksternal dalam mengaudit arsip akuntansi untuk menentukan keakuratan dan keabsahan dari data-data akutansi tersebut. Perusahaan besar memiliki sendiri staf auditor internal yang melaksanakan analisis-analisis seperti yang dilakukan auditor eksternal, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih luas. Auditor eksternal, mengerjakan auditing internal dan memeriksa ulang hasil-hasil yang telah dikerjakan auditor internal. Namun, setelah terjadinya kasus Enron, kegiatan-kegiatan ini dibatasi oleh Komisi Bursa dan Keamanan (Securities and Exchange Commission). Komisi ini menetapkan batasan atas jumlah pemeriksaan internal yang dapat dilaksanakan auditor eksternal. Ini adalah salah satu kemunduran besar bagi Arthur Andersen bersama Enron.

Gambar 10.3 menunjukkan cara yang umum digunakan untuk menempatkan posisi auditor nternal dalam suatu organisasi perusahaan. Dewan direksi, termasuk di dalamnya komite audit akan menentukan tanggung jawab departemen audit internal dan menerima laporan hasil audit dari departemen audit. Para direktur auditor intenal mengatur departemen audit internal akan melaporkan hasilnya kepada CEO atau CFO. CFO atau chief financial officer (ke bagian keuangan) adalah orang yang mengatur fungsi keuangan dan biasanya memegang jabatan sebagai direktur keuangan perusahaan. Posisi yang tinggi dari auditor internal dalam organisasi perusahaan menunjukkan bahwa mengudit kondisi keuangan perusahaan adalah aktivitas ya sangat penting dan memerlukan kerja sama dengan para manajer pada semua tingkatan.

Pentingnya Objektivitas dalam Audit

Salah satu ciri khas yang dimiliki auditor internal adalah objektifitas. Auditor internal bekerja secara independen dari unit-unit bisnis lainnya dalam perusahaan, dan tidak mempunyai ikatan dengan individu atau kelompok tertentu dalam perusahaan. Mereka hanya bertanggung jawab kepada dewan direksi perusahaaan, yaitu CEO dan CFO.

Supaya auditor dapat mempertahankan objektifitasnya, mereka membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengambil tanggung jawab operasional terhadap sistem organisasi perusahaan.

 

Gambar 10.3 Posisi Audit Internal dalam Organisasi Perusahaan

Auditor bekerja terbatas dalam kapasitasnya sebagai penasihat. Mereka memberikan rekomendasi kepada manajemen, dan manajemen memutuskan apakah rekomendasi tersebut akan diimplementasikan atau tidak.

Jenis-jenis Aktivitas Audit

Ada empat jenis dasar aktivitas audit internal, yaitu audit keuangan, audit operasional, audit lapangan, dan kontrol internal desain sistem. Seorang auditor internal dapat mengerjakan keempat ­­jenis audit ini.

AUDIT KEUANGAN Audit keuangan adalah aktivitas verifikasi terhadap keakuratan arsip dan patatan perusahaan. Secara umum aktivitas ini dilakukan oleh auditor eksternal. Dalam situasi dan pekerjaan tertentu, audit keuangan dilakukan auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal, dan pada tugas lain, audit keuangan dilakukan sendiri oleh auditor internal.

AUDIT OPERASIONAL Aktivitas audit operasional diselenggarakan untuk menilai efektivitas prosedur, bukan untuk memeriksa keakuratan arsip. Aktivitas ini dilakukan oleh analis sistem pada fase analisis dari siklus hidup pengembangan sistem. Sistem ini lebih bersifat konseptual daripada fisik, tetapi untuk audit operasional tidak terlalu dibutuhkan pemakaian komputer. Bila audit operasional telah dilaksanakan, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki sistem yang ada.

Kapan audit operasional harus dilakukan tergantung dari tiga fitur dasar sistem, yaitu:

  • Ketersediaan kontrol. Apakah sistem dirancang untuk mencegah, mendeteksi, atau membetulkan kesalahan.
  • Efisiensi. Apakah operasi sistem yang dilaksanakan agar perusahaan mencapai produktivitas yang tertinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
  • Kesesuaian dengan kebijakan perusahaan. Apakah sistem memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, dan apakah sistem juga dari memecahkan masalah dengan cara-cara yang telah ditentukan sebelumnya.

AUDIT LAPANGAN Audit lapangan pada dasarnya sama dengan audit operasional, hanya audit lapangan dilakukan pada saat kegiatan yang diaudit tengah berlangsung. Sebagai contoh, auditor internal secara acak akan memilih karyawan dan secara pribadi menanyakan bagaimana pembayaran gaji mereka. Dalam hal ini auditor tidak hanya melihat dari laporan perusahaan. Prosedur ini memastikan bahwa nama yang tercantum pada daftar gaji benar-benar yang ada, bukan nama fiktif yang dibuat oleh supervisor agar dia memperoleh penghasilan ekstra secara tidak jujur.

KONTROL INTERNAL DESAIN SISTEM  Dalam audit operasional dan audit lapangan, auditor internal mempelajari dan memeriksa sistem yang telah berjalan. Bagaimanapun, seorang auditor boleh tidak menunggu sampai suatu sistem diterapkan dan berjalan. Auditor internal perlu aktif mengambil bagian dalam pengembangan sistem. Ada dua pertimbangan dasar. Pertama, mengoreksi kesalahan dan kekurangan dari suatu sistem akan meningkat secara dramatis bila siklus hidup sistem telah berjalan. untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan desain pada saat operasi dan pemeliharaan sistem telah berjalan, diperlukan biaya 4000 kali lipat dibandingkan mengoreksi kesalahan saat sistem masih berbentuk konsep

Alasan yang kedua untuk menyertakan auditor internal dalam pengembangan sistem adalah auditor internal memiliki keahlian yang dapat meningkatkan mutu dari sistem yang dikembangkan.

Auditor Internal Sebagai Anggota Tim Pengembangan

Kontribusi yang dapat disumbangkan auditor internal dalam pengembangan sistem tergantung dari ilmu dan keterampilan yang mereka miliki dan sikap dari manajemen puncak.

Audit Internal Subsistem

Di dalam Bab 8 kita telah mempelajari arsitektur sistem informasi untuk area bisnis, menggambarkan sistem informasi pemasaran dan sistem informasi sumber daya manusia. Arsitektur ini meliputi sistem input, cara memasukkan data ke dalam database. Dalam sistem informasi keuangan audit internal subsistem adalah salah satu input subsistem bersama dengan sistem pengolahan transaksi sistem dan subsisted kecerdasan keuangan yang mengumpulkan data dari lingkungan untuk database perusahaan.

Hasil-hasil audit internal dimasukan ke dalam database, yang nantinya akan digunakan oleh tiga subsistem untuk menghasilkan output berupa informasi keuangan untuk para pengguna yang berada di dalam dan di luar perusahaan. Ramalan yang dibuat subsistem adalah ramalan mengenai kondisi keuangan perusahaan jangka panjang. Subsistem manajemen dana membantu para manajer dalam mengelola sumber daya keuangan perusahaan dan melakukan analisis arus kas perusahaan. Subsistem kontrol terdiri dari anggaran operasi perusahaan dan anggaran laporan perusahaan, dan berfungsi membantu para manajer mengontrol pengeluaran perusahaan.

Memasukkan auditor internal dalam tim pengembangan sistem adalah langkah yang akurat dalam menyediakan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan manajemen perusahaan. Dengan adanya auditor internal diharapkan operasi-operasi bisnis dapat berjalan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

ETIKA MENUJU KEBERHASILAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagaimana budaya etika dapat diterima di perusahaan? Perusahaan tidak dapat mengerjakan semua pekerjaan tanpa bantuan. Bantuan tersebut berbentuk kode etik dan program pendidikan Etika yang dapat menyediakan landasan untuk menerapkan budaya etika dalam perusahaan. Program pendidikan etika dapat membantu mengembangkan kredo perusahaan dan menempatkan program-program etika dengan akurat. Kode Etik dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dulu dengan kondisi perusahaan.

Kode Etik

ACM (Association for Computing Machinery) adalah Organisasi Komputer Profesional pertama di dunia yang didirikan tahun 1947. ACM telah mengembangkan Kode Etik dan Perilaku profesional dengan 75.000 anggota diharapkan untuk mengikutinya. Ada juga Kode Etik Rekayasa Perangkat Lunak dan Penggunaannya Secara Profesional. Kode etik ini digunakan sebagai pedoman untuk mengajarkan dan mempraktikan rekayasa perangkat lunak, serta mengatur penggunaan prinsip-prinsip rekayasa dalam mengembangkan perangkat lunak.

KODE ETIK DAN PERILAKU PROFESIONAL Format terbaru Kode Etik ACM dibuat pada tahun 1992 dan terdiri dari 24 “imperative” atau bentuk kalimat perintah, yang berupa pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi dalam 4 bagian: Imperatif Moral Secara Umum, Tanggn Jawab Profesional yang Lebih Spesifik, Tanggung Jawab Kepemimpinan Organisasi Kesesuaian Dengan Kode Etik.. Setiap perintah dinyatakan dalam narasi singkat.

  • Imperatif Moral Secara Umum. Empat poin pertama (1.1 sampai 1.4) berkenaan dena perilaku moral (memiliki peranan dalam masyarakat, menghindari pelanggaran, bersikap jujur, adil, dan dapat dipercaya). Sedangkan empat poin terakhir (1.5 sampai 1.8) ditujukan terhadap isu-isu yang menjadi perhatian hukum (hak milik, hak cipta, hak paten dan kerahasian pribadi)
  • Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik. Empat poin pertama (2.1 sampai 2.4) berhubungan dengan kinerja profesional. Dua poin berikutnya (2.5 dan 2.6) menjadikan isu-isu moral sebagai sarana untuk mengevaluasi dan menghargai komita yang telah dibuat. Dua poin (2.3 dan 2.8) mengenai isu-isu hukum. Poin terakhir (2.7) adalah tanggung jawab sosial agar masyarakat lebih memahami komputer.
  • Imperatif Tanggung Jawab Kepemimpinan Organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM mempunyai tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sumber daya komputer secara sah (3.3), mendorong anggota lainnya dalam organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka (3.1), memberi kesempatan pada anggota organisasi lain untuk mendapatkan manfaat dari komputer (3.2 dan 3.6), dan melindungi kepentingan para pengguna (3.4 & 3.5).
  • Kesesuaian Dengan Kode. Disini anggota ACM harus memperlihatkan dukungan terhadap kode etik tersebut.

Kode Etik menunjukan lima dimensi utama dari penggunaan komputer, yaitu moral, hukum kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Walaupun Kode ACM ditujukan hanya sebagai pedoman bagi anggota ACM, tapi dapat digunakan juga oleh pengguna dan para ahli komputer pada umumnya sebagai pedoman dalam aktivitas- aktivitas yang berhubungan dengan komputer. Kode ACM bisa dilihat pada situs ACM, www.acm.org.

KODE ETIK REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN PENGGUNAAN NYA SECARA PROFESIONAL  Kode etik ini melihat pentingnya pengaruh yang dimiliki pembuat dan perancang perangkat lunak terhadap sistem informasi. Dalam kode ini tercantum delapan area utama yang diharapkan dapat mengikuti kode yang ditetapkan. Kedelapan area tersebut adalah:

  1. Masyarakat
  2. Konsumen dan Pemilik
  3. Produk
  4. Keputusan
  5. Manajemen
  6. Profesi
  7. Rekan Kerja
  8. Diri Sendiri.

Lima dari delapan hal diatas berhubungan dengan pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab utama seorang ahli komputer (Masyarakat, Konsumen dan Pengusaha, Manajemen, Pekerjaan dan Rekan Kerja). Dua hal (Produk dan Keputusan) berhubungan dengan kinerja profesional dan satu hal (diri sendiri) ditujukan untuk perbaikan diri sendiri.

  1. 1.         Imperatif Moral Secara Umum

1.1    Berperan bagi masyarakat dan kesejahteraan manusia.

1.2    Menghindari kejahatan terhadap orang lain.

1.3    Jujur dan da’pat dipercaya dan jujur.

1.4    Berlaku adil dan tidak berlaku diskriminasi.

1.5    Menghormati hak kepemilikan termasuk hak cipta dan hak paten.

1.6    Menghargai hak intelektual.

1.7    Menghormati privasi orang lain.

1.8    Mengormati Kerahasiaan.

  1. 2.       Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik.

2.1.  Bekerja keras untuk mendapatkan kualrtas maksimal, efektifitas, dan martabat dalam melakukan pekerjaan profesional.

2.2.  Menciptakan dan memelihara kompetensi secara professional.

2.3.  Mengetahui dan menghormati hukum khususnya huk’um yang berkaitan dengan profesionalisme kerja.

2.4.  Meninjau kembali profesionalisme kerja dengan cara yang pantas.

2.5.  Melakukan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh terhadap sistem komputer dan dampaknya, termasuk analisis terhadap risiko yg mungkin terjadi.

2.6.  Menghormati perjanjian, persetujuan, dan tanggung jawab telah diterima.

2.7.  Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang komputer dan konsekuensinya.

2.8.  Melakukan Akses terhadap komputer dan sumber daya komunikasi hanya ketika diberi hak untuk menggunakannya.

  1. 3.       Bentuk Perintah Kepemimpinan Organisasi

3.1    Menekankan tanggung jawab sosial bagi anggota unit-unit organisasi dan   mendorong agar tanggung jawab tersebut diterima secara penuh.

3.2    Mengelola personal dan sumber daya yang ada untuk mendesain dan membangun sistem informasi yang dapat meningkatkan kualitas kerja.

3.3    Mengakui dan mendukung penggunaan komputer dan sumber daya komunikasi milik organisasi secara akurat dan sah.

3.4    Memastikan dan mendukung kebijakan yang melindungi martabat pengguna dan pihak-pihak lainnya terkena dampak sistem komputasi.

3.5    Menciptakan kesempatan bagi anggota organisasi untuk mempelajari prinsip-prinsipdan keterbatasan-keterbatasan sistem komputer.

  1. 4.       Penyesuaian Kode

4.1    Menegakan dan menyebarkan prinsip-prinsip kode etik.

4.2    Berikan ancaman bagi para pelanggar kode dan nyatakan bahwa pelanggaran terhadap kode ini menunjukan sikap tidak konsisten terhadap keanggotaan- nya di ACM.

 

Gambar 10.6 Garis Besar Kode Etik ACM dan Perilaku Profesional Kode Etik ACM dan Kepemimpinan Profesional

­Pendidikan Etika Komputer

Program pendidikan formal dalam bidang etika komputer bisa didapat dari berbagai sumber, misalnya dari mata kuliah di perguruan tinggi, program-program profesional, dan program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

PERGURUAN TINGGI ACM baru-baru ini meninjau ulang sistem kurikulum pelajaran komputer dan telah menyetujui naskah akhir yang mencantumkan pelajaran mengenai isu-isu sosial dan professional dalam program pendidikan komputer. Hal ini akan mempunyai pengaruh besar pada kurikulum ilmu komputer dan SIM di berbagai perguruan tinggi dan universitas.

Beberapa Perguruan Tinggi dan Universitas telah mengajarkan etika komputer pada mahasiswanya. Universitas George Manson memperkenalkan bidang studi ilmu komputer yang di antaranya berisi materi-materi kuliah tentang etika dan hukum. Topik yang diketengahkan mengenai penipuan melalui internet, kerahasiaan pribadi pada internet, dan sejenisnya. Universitas Johns Hopkins menawarkan bidang studi ilmu komputer dengan mata kuliah teori dan penerapar etika komputer. Topik yang dibahas adalah kerangka kerja etika, komputer dan pribadi, komputer dan masyarakat, serta tanggung jawab etika bagi pengguna profesional.

Beberapa kursus juga tersedia secara online. Universitas Phoenix menawarkan kursus mengenai Etika Dalam Teknologi Informasi, serta Perguruan Tinggi Ilmu Komputer dan Informasi Amerika menawarkan kursus etika komputer.

PROGRAM PROFESIONAL  Asosiasi Manajemen Amerika menawarkan program khusus yang membahas subjek-subjek untuk sesuatu yang penting yang berkembang saat ini seperti etika Lembaga Survei AMA 2002 menemukan bahwa 23 persen responden dari kalangan perusahaan melaksanakan etika sesuai dengan pedoman yang diberikan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja, dan 33 persen dari responden sering mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan etika yang telah ditentukan. AMA meyelenggarakan forum khusus di Kota New York pada bulan November 2002 untuk membahas masalah-masalah tersebut. Salah seorang pembawa makalah adalah Frank Ashen, Direktur Departemen Etika dari Bursa Efek New York.

PROGRAM PENDIDIKAN SWASTA LRM, sebuah biro jasa yang bergerak di bidang hukum, menawarkan lebih dari 150 modul yang diakses melalui Web. Modul ini berisi berbagai materi seputar isu-isu etika dan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dengan cakupun yang luas. Setiap modul terdiri dari tanya jawab interaktif dan diktat materi secara online. Kursus ini terutama diperuntukan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kesadaran beretika dari karyawannya.

Mata kuliah mengenai etika dan hukum dalam teknologi informasi menjadikan mahasiswa siap menghadapi isu-isu tersebut ketika mereka memasuki dunia Industri. Program-program profesional dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta memungkinkan manajer dan pekerja pada tingkat manapun tetap memelihara kesadaran beretika dan menjaga komitmen walaupun terjadi perubahan-perubahan teknologi disertai perubahan imperative sosial.

ETIKA DAN CIO

Tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya besarnya tanggung yang diperlukan untuk membangun integritas dalam dunia bisnis Amerika, seperti yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2002. Saat itu para CEO dan CFO diminta untuk menunjukan bukti-bukti keakuratan laporan-laporan keuangan perusahaan. Permintaan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab para eksekutif, tetapi juga menjadi tanggung jawab unit pelayanan informasi perusahaan, karena unit ini adalah area bisnis yang bertugas menyediakan informasi yang akurat, akurat waktu, dan lengkap bagi para eksekutif perusahaan.

Sistem Informasi hanya salah satu unit di dalam struktur organisasi perusahaan, tetapi unit ini memiliki peranan kunci yang berpengaruh untuk memenuhi permintaan pemerintah dan masyarakat terhadap laporan keuangan yang akurat. Lebih dari itu, sebagai eksekutif yang bertanggung jawab terhadap seluruh informasi dalam perusahaan, CIO adalah orang yang berpikir logis dan mampu memimpin stafnya agar dapat memberikan informasi yang objektif dan akurat untuk perusahaan, masyarakat pengguna, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. CIO dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan yang diharapkan dengan mengikuti program-program sebagai berikut:

  •  Meningkatkan pemahaman terhadap prinsip—prinsip akuntansi CIO telah memahami prinsip-prinsip bisnis dan operasi bisnis dengan baik. Saat ini CIO dituntut memiliki ilmu dan pemahaman di bidang sistem akutansi. Jika CIO kurang memahami bidang ini, ia dapat mengikuti program- program pendidikan seperti yang telah disebutkan diatas. Selain itu CIO juga dapat bekerja sama dengan auditor internal dan anggota tim proyek yang mengembangkan, mengelola dan memelihara sistem pengolahan transaksi perusahaan.
  •  Meninjau ulang sistem informasi yang mengerjakan laporan keuangan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut. CIO perlu memulai perencanaan proyek untuk meninjau ulang sistem proses transaksi dan sistem informasi keuangan untuk memastikan bahwa kedua sistem tersebut beroperasi dengan efektivitas maksimum. Pemimpin proyek harus menyampaikan laporannya kepada CIO, SC-MIS, dan komite eksekutif bila menemukan kelemahan pada sistem. Untuk mengatasi kelemahan dan kegagalan pada sistem yeng sedang berjalan diperlukan perencanaan proyek pengembangan sistem.
  •  Mendidik para eksekutif perusahaan agar memahami sistem keuangan perusahaan. Perlu diadakan pertemuan formal dengan para eksekutif perusahaan, terutama dengan CEO dan CFO, juga dengan anggota lain dari komite eksekutif. Pertemuan ini terutama ditujukan untuk meninjau ulang sistem keuangan yang terdiri dari pengolahan transaksi, informasi keuangan, dan informasi eksekutif. Pertemuan ini dapat dipandu oleh ahli informasi yang mengembangkan sistem tersebut. Untuk memastikan terlaksananya program pendidikan bagi para eksekutif, manajer keuangan harus menjadi anggota SC-MIS sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam semua proyek sistem yang berhubungan dengan informasi keuangan.
  •  Mengintegrasikan alarm ke dalam sistem informasi untuk memperingatkan para eksekutif terhadap aktivitas-aktivitas yang membutuhkan perhatian. Eksekutif sistem Informasi dan Sistem Informasi Keuangan harus meninjau ulang evaluasi kemampuan pegawai perusahaan agar dapat mengetahui dengan cepat apabila ada aktivitas-aktivitas yang keluar dari jalur yang telah ditentukan. Banyak perusahaan yang sudah mengenali faktor penentu kesuksesan yang menjadikan perusahaan dapat mencapai tujuan.
  •  Berperan aktif dalam memberikan informasi keuangan kepada lingkungan. CIO harus bekerja sama dengan departemen yang berhubungan dengan para pemegang saham untuk menentukan informasi apa saja yang akan dilaporkan pada rapat pemegang saham. Sistem harus ditempatkan semestinya untuk menghasilkan informasi ini. CIO juga harus ada pada rapat pemegang saham untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemegang saham.
  •  Melakukan kontrol secara ketat terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sumber informasi. CIO harus terus memonitor pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan sumber informasi. Sistem laporan harus melibatkan semua tingkatan manajemen dan semua unit bisnis (1) dalam menentukan anggaran pengeluaran perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber informasi lainnya. CIO juga mengelola anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dengan mengikuti program seperti ini CIO dapat menjadi acuan untuk integritas sistem infoi dalam suatu perusahaan.

Posted on Januari 23, 2014, in Sistem Informasi Manajemen. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: